Bandung – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kemandirian teknologi nasional.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah forum ekonomi dan teknologi yang digelar di Jakarta, dengan dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri.
Sri Mulyani menyatakan bahwa kemandirian teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan Indonesia.
Dalam paparannya, ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi
Ketergantungan ini, menurutnya, berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi dan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri.
Oleh karena itu, ia mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif yang melibatkan negara, swasta, lembaga riset, dan universitas untuk mendorong inovasi teknologi.
Ia menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal bagi industri dan lembaga penelitian yang aktif berinovasi.
Dukungan itu termasuk insentif pajak, pendanaan riset, serta skema kemitraan antara BUMN dan startup teknologi lokal.
Menurutnya, kolaborasi seperti itu akan mempercepat alih teknologi dan memperkuat kapabilitas nasional.
Ia juga mengapresiasi sejumlah inisiatif yang sudah berjalan, seperti program riset bersama antara perguruan tinggi dan industri strategis nasional.
Namun, ia menilai bahwa upaya tersebut masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan badan koordinasi nasional yang fokus pada pengembangan teknologi berbasis kebutuhan bangsa.
Baca Juga : 111 Pasis Sesko TNI 2025 Digembleng Materi Geopolitik-Operasi Gabungan
Ia mencontohkan keberhasilan negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jerman dalam membangun kemandirian teknologi melalui kolaborasi terpadu.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi teknologi.
Menurutnya, Indonesia perlu mencetak lebih banyak talenta digital dan teknolog untuk memenuhi kebutuhan masa depan.
Dalam konteks anggaran, ia menyatakan komitmen untuk terus memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi, terutama di bidang sains dan teknologi.
Ia mengungkapkan bahwa belanja negara untuk pendidikan telah mencapai lebih dari 20% dari total APBN.
Namun, ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas harus menjadi fokus, bukan hanya sekadar kuantitas anggaran.
