Bandung – Temui Pengusaha Pariwisata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mempertegas bahwa kebijakan larangan study tour tetap akan diberlakukan, meski mendapat protes keras dari pelaku industri pariwisata.
Namun, Dedi menolak mencabut Surat Edaran larangan study tour dan menyatakan tidak akan berubah pendiriannya.
Dalam akun Instagram-nya, Dedi menekankan bahwa demonstrasi justru memperkuat posisinya: study tour sesungguhnya lebih mirip piknik daripada kegiatan pendidikan.
Gubernur juga menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah melindungi orang tua dari beban finansial yang tidak perlu—agar pendidikan tidak berubah menjadi beban ekonomi tambahan.
Ia menambah: “Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan.”
Baca Juga : trik Culas Pegawai Bank di Bandung hingga Rugikan Negara Rp 3,6 M
Selain aspek finansial, Dedi melihat bahwa kegiatan study tour menciptakan kesenjangan sosial di sekolah.
Ketua IPOBA, Cipto Prasodjo, memperingatkan bahwa banyak perusahaan bus bisa menghentikan operasi dan melakukan PHK sopir jika larangan berlangsung berkelanjutan.
Ia berharap industri pariwisata tetap berkembang, tapi dengan pasar yang benar-benar representatif dan tidak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan
Menanggapi protes, Dedi menyatakan bahwa demonstrasi oleh pelaku pariwisata semakin menegaskan bahwa study tour lebih ke tujuan komersial daripada pendidikan.
Ini menunjukkan konsistensi dan kesiapan menghadapi kritik.
Ia menyarankan bahwa bahan pembelajaran bisa diambil dari fenomena lokal — misalnya, kondisi lingkungan sekolah, kebersihan, infrastruktur, bahkan isu sosial—tanpa harus melancong jauh.
Tujuannya adalah memperkuat pendidikan karakter dan kepekaan sosial, bukan rekreasi yang mahal dan tidak relevan.
Secara tegas, Dedi mengutip, “Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya…” namun menegaskan fokus pada substansi dan integritas pendidikan.
Ia menambahkan, ini
Keputusan ini menjadi simbol perjuangan menegakkan pendidikan yang inklusif dan tidak membebani masyarakat secara finansial.
ini Perdebatan ini menyorot konflik antara regulasi pendidikan dan dinamika ekonomi,
