Bandung – Sederet Fakta Wabup sorotan publik setelah terungkap bahwa dirinya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari dua partai politik besar, yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Temuan ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, politisi, dan kalangan pengamat politik, mengingat posisi Ambar Purwoko sebagai pejabat publik yang merupakan wakil kepala daerah yang seharusnya memiliki sikap politik yang jelas.
Sederet Fakta Wabup Berita ini pertama kali mencuat setelah sejumlah dokumen yang menunjukkan kepemilikan KTA dari kedua partai tersebut tersebar di media sosial dan mendapat perhatian luas. Terkait hal ini, muncul berbagai pertanyaan mengenai legitimasi dan etika politik, serta apakah kepemilikan dua KTA ini mempengaruhi kinerjanya dalam pemerintahan daerah.
1. Ambar Purwoko, Wabup Kulon Progo, dan Dua KTA Partai
Ambar Purwoko adalah wakil bupati yang menjabat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersama dengan Bupati Sutejo.
Baca Juga : Mengenal Adat Badudus Prosesi Siraman Pengantin Ala bandung
Namun, belakangan terungkap bahwa selain Gerindra, Ambar Purwoko juga tercatat sebagai anggota aktif dari Partai Golkar
Kepemilikan KTA Gerindra dan Golkar ini menimbulkan berbagai spekulasi, terutama mengingat dalam sistem politik Indonesia yang menganut prinsip koalisi dalam pemerintahan, partai-partai yang mendukung pasangan calon bisa memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Lantas, bagaimana Ambar Purwoko bisa memiliki dua KTA sekaligus? Apakah ini sah secara hukum dan etika politik?
2. Fakta Tentang Kepemilikan KTA oleh Ambar Purwoko
Dari informasi yang didapatkan oleh media, Ambar Purwoko ternyata memiliki KTA Gerindra sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut beberapa sumber internal, Ambar telah aktif dalam struktur partai Gerindra di Kulon Progo dan sempat menjabat sebagai ketua cabang Gerindra di kecamatan tempat tinggalnya.
Namun, kepemilikan KTA Golkar yang terungkap belakangan menambah kontroversi.
3. Reaksi dari Partai Gerindra dan Golkar
Menanggapi isu ini, kedua partai politik yang terkait langsung dengan Ambar Purwoko memberikan klarifikasi.
“Kami tidak merasa terganggu dengan kepemilikan KTA dari partai lain, karena yang terpenting adalah Ambar Purwoko bekerja keras untuk kemajuan Kulon Progo,” ujar Sri Hartini dalam pernyataan pers.
Sementara itu, dari pihak Golkar, Ketua DPD Golkar DIY, Suwondo, juga memberikan penjelasan terkait status Ambar Purwoko di partainya. Suwondo mengungkapkan bahwa meskipun Ambar memiliki KTA Golkar, ia tidak aktif dalam struktur partai dan tidak terlibat dalam kampanye Golkar selama Pemilu atau Pilkada.
“Golkar memang memiliki banyak anggota dari berbagai kalangan, tetapi tidak semua anggota Golkar terlibat dalam politik praktis.
4. Isu Etika Politik dan Tanggung Jawab sebagai Wakil Bupati
“Saat seorang pejabat publik memiliki KTA dari dua partai, ini dapat mempengaruhi independensi dan integritasnya dalam mengambil keputusan.
Penting untuk melihat bagaimana Ambar Purwoko bekerja untuk kemajuan Kulon Progo, bukan hanya melihat status partainya. Jika dia bisa bekerja dengan baik, tidak ada masalah dengan keberadaan KTA dari partai lain,” ujar Dedi, seorang warga Kulon Progo yang mendukung kinerja Ambar.
5. Langkah Berikutnya: Klarifikasi dan Pengawasan Publik
“Sebagai wakil bupati, Ambar Purwoko seharusnya bisa menunjukkan kedewasaan politik dengan memilih satu partai politik saja.
Masyarakat juga mengharapkan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat publik, terutama dalam hal loyalitas politik.
6. Kesimpulan: Menanti Kejelasan Sikap Politik
mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
